MAKALAH PTUN PDF

ayu puspita studies Biology Education, Pendidikan Biologi, and Biological Sciences. Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in.

Author: Tygokasa Jusar
Country: Venezuela
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 10 December 2014
Pages: 422
PDF File Size: 19.60 Mb
ePub File Size: 13.63 Mb
ISBN: 829-9-32874-871-8
Downloads: 2195
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikus

Peraturan dan anggaran menjadi fokusnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Perencanaan, TI, dan Pelaporan.

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya: Oleh karena itu, setiap langkah atau keputusan yang diambil oleh seorang rektor haruslah benar-benar dipikir secara matang karena apabila terjadi sedikit permasalahan, maka apa yang telah menjadi keputusan rektor dapat menjadi sebuah sengketa Tata Usaha Negara yang nantinya akan diproses dalam Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN.

Contoh Surat Cerai Gugat Makalwh. Latar Belakang 1 B. Studi Kasus di Jakarta Documents. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Makkalah memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau janji menurut agama nya oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Bagi pencari keadilan orang perorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan. Etika dan Moral MahasiswaMahasiswa dan etika memiliki suatu hubungan yang erat dan sangat diperlukan. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku makxlah lama 6 enam bulan. Selasa, 1 Januari Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

  ELEVEN HOURS PAULLINA SIMONS PDF

Hukum Administrasi Negara Jilid I.

ayu puspita –

Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun tersebut telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pthn atau perubahan seluruh perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Untuk mengetahui regulasi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sementara tim dari pengadilan yang lain menyalurkan bantuan kepada Pengadilan Tata Usaha Palu, Pengadilan Tinggi Agama serta masyarakat di sekitar pengadilan dan pusat-pusat pengungsian.

Salinan sesuai dengan aslinya.

CONTOH KASUS PTUN “DELAPAN MAHASISWA UNTAG’45 JAKARTA GUGAT REKTOR”

Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 9 huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Makalwh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.

Pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan atas permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri.

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Ptub Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: It is important to see whether ultra petition is banned by Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, and whether that ultra petition doctrin is applicable for all of judge in all of court. Selain itu, hal lain yang menjadi alasan adalah bahwa rektor tersebut telah melakukan pemerasan kepada mahasiswanya.

Dalam kerangka pengawasan adminstratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi ptn keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat.

Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 9 substansi tetap, penjelasan pasal dihapus sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 5. Namun karena ini tergolong kasus baru, maka penyelesaian kasus ini masih dalam proses.

  ACHALASIA ADALAH PDF

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pengadilan Tata Usaha Negara | Kumpulan Makalah & Artikel

Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Gerakan Mahkamah Agung Peduli terus menghimpun bantuan dari aparatur pengadilan di Indonesia dan akan disalurkan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi bantuan. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Petugas Posbakum mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangani Penerima Layanan Posbakum Pengadilan pada formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

Maka dari itu, Desmon ingin mendengarkan penjelasan langsung dari masing-masing Ketua terkait pemotongan anggaran Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Formulir Permohonan Layanan Posbakum. Oleh karena itu, semua keputusan yang dikeluarkan oleh rektor haruslah memiliki landasan yang kuat dan alasan-alasan yang logis, sehingga keputusan yang telah dikeluarkan tidak menjadi sengketa dalam Tata Usaha Negara TUN yang nantinya dapat diperkarakan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN.

From the research, it can be concluded makapah doctrin of ultra petition forbidding for The Judge is not absolutely and common valid.